Mahasiswa Kota Metro ,Demo Tolak Minibus Law Di DPRD

217

METRO –SL Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Cabang Kota Metro mengelar aksi Demo Tolak Omnibus law di Kantor DPRD Kota Metro. Senin (12/10/2020)

Demo yang dimulai pada pukul 08.30 ini menolak berlakunya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kali ini dilakukan dengan meminta Ketua DPRD Metro untuk secara langsung menemui mahasiswa yang menunggu dihalaman kantor setempat.

Dalam aksi Demo Tolak Omnibus Law di Kota Metro diwarnai aksi Bakar Ban, saat polisi memadamkan Api Ban, situasi makin memanas, mereka ingin masuk kantor DPRD dan dorong-dorongan saat Mahasiswa ingin masuk ke ruangan sidang paripurna.

Akhirnya ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gadafii muncul dihadapan Mahasiswa Serta mengajak para Mahasiswa untuk masuk ke ruang Rapat guna mendengarkan Aspirasi.

Memasuki Ruangan terjadi Aksi Pukul oleh Salah satu Oknum Pihak Kepolisian Metro, Situasi semakin memanas saling Mendorong-dorong antara Mahasiswa dan Aparat Kepolisian di Dalam Gedung DPRD Metro.

Akhirnya Situasi di dalam gedung DPRD dapat terkoordinasi setelah pihak Kepolisian dan DPRD mengimbau untuk tidak Anarkis.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Metro Akhirnya Menduduki Ruangan Sidang Paripurna untuk melakukan Audiensi menyampaikan Aspirasi Tolak Omnibus Law.

HMI dan PMII Cabang Kota Metro secara garis besar menolak undang-undang Cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR RI dan pemerintah pusat.

DPRD Kota Metro menyampaikan akan menindaklanjuti dan menyampaikan tuntutannya kami, Oleh karena itu kami selaku DPRD menyampaikan akan menindaklanjuti dan menyampaikan tuntutannya kami berjanji dalam 1kali 24 jam.

Kami akan menyampaikan tuntutan teman-teman dari HMI cabang Metro dan PMII cabang Metro terkait dengan penolakan undang-undang Cipta kerja dan itu sudah disepakati insyaAllah mudah-mudahan tidak dalam waktu 1 kali 24 jam mudah-mudahan nanti sore.

BACA JUGA:  Jual Cepat..

Baca Juga: Ancilla Hernani: Sudah Ada Yang Positif Covid-19, Kami Support FKPPI Kota Metro Untuk Aksi Penyemprotan Desinfektan Untuk Rumah Warga
Semoga sudah bisa kita realisasikan dan kami temen-temen semoga sudah bisa menerima kita menandatangani sebagai bukti bahwa kami menyetujui gerakan teman-teman mahasiswa.

Tetapi karena kami tidak membuat undang-undang, DPR RI dan pemerintah pusat kami tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyetujuinya kami hanya bisa menyelesaikan aspirasi teman-teman semua ke DPR RI dan pemerintah pusat dan itu sudah kita sepakati dan akan kita kirimkan, tambahnya. (Rls/*)

Facebook Comments