DPRD Lampung Tengah : Menggelar Rapat Paripurna Tentang Persetujuan Ber sama Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Persetujuan Bersama Dua Rancangan Peraturan Daerah Thn 2020

457

Lampung Tengah, SL-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar Rapat Paripurna tentang Persetujuan Bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda), dan Persetujuan Bersama dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2020, digedung dewan setempat, Kamis (28/11/2019).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, didampingi Wakil Ketua III Muslim Anshori dan para Anggota DPRD Lamteng.

Nampak hadir pula Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, dan Jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Dalam laporan Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamteng M. Ghofur menjelaskan bahwa, FBKK telah melakukan rapat dan menyampaikan 18 daftar judul Raperda kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

“Ada 18 yang kami sampaikan kepada Biro Hukum Pemrov Lampung, tapi yang disetujui ada 13 Raperda untuk masuk dalam daftar Propem Perda,” ujarnya.

Sementara laporan Badan Anggaran DPRD Lamteng, melalui juru bicaranya Hj. Merry Andriyani mengatakan, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang antara badan anggaran DPRD dan sejumlah OPD serta TAPD, anggaran pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp.2,7 trilun lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen, dibandingkan APBD tahun 2019.

“Pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.74, 51 milyar. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah, lalu dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah,” ujar Merry.

Sementara dalam sambutan Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyampaikan bahwa, pembangunan yang dilaksanakan dirancang melalui pemanfaatan ketersediaan sumberdaya seoptimal mungkin, dengan mendorong keterlibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestariannya, serta melaksanakan sistem pemerintahan secara bertanggungjawab, sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Komitmen tersebut harus secara konkrit diimplementasikan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, serta diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

BACA JUGA:  Komisi A DPRD Kabupaten Pati Study Banding Ke Pemkot Metro

Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah harus dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan gambaran ringkas dari Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah. Rancangan APBD Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp.2,703 (dua trilyun tujuh ratus tiga milyar ) lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen, dibanding target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp.2,635 (dua trilyun enam ratus tiga puluh lima milyar rupiah) lebih. Rincian Pendapatan Daerah tersebut berasal dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.204,6 (dua ratus empat koma enam milyar rupiah) lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 2,67 persen, dibanding target PAD pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.191,36 (seratus sembilan puluh satu koma tiga puluh enam milyar rupiah) lebih. Kenaikan ini diperkirakan akan terjadi pada penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya. Rincian PAD tersebut adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah sebesar Rp.87,0 (delapan puluh tujuh milyar rupiah) lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 6,89 persen, dibanding target Pajak pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan milyar rupiah) lebih.

Retribusi Daerah sebesar Rp.9,82 (sembilan koma delapan puluh dua milyar rupiah) lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 7,40 persen, dibanding target retribusi pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8,44 (delapan koma empat puluh empat milyar rupiah) lebih.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.7,0 (tujuh milyar rupiah) (rls/*)

Facebook Comments