DPRD Lampung Tengah : Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) thn 2019

273

LAMPUNG TENGAH,SL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamteng Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna dipimpin langsung Plt. Ketua DPRD Lamteng Febriyantoni, didampingi Plt. Wakil Ketua I Wahyudi, Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Joni Hardito, para Anggota Dewan, dan Sekretaris DPRD Lamteng Syamsi Roli yang diwakili Kabag Persidangan.

Paripurna juga turut dihadiri Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Sekretaris Daerah Adi Erlansyah, para Asisten dan Stap Ahli Bupati, para Kepala SKPD, dan Jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyampaikan, bahwa dalam konteks otonomi proses pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kapasitas daerah agar dapat beradaptasi secara kreatif terhadap perubahan lingkungan. Disamping itu, menekankan perlunya demokrasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan prima, dan sinergitas Eksekutif dan Legislatif.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan di Kabupaten Lamteng menuju kearah yang lebih baik. Hal ini juga merupakan perwujudan dari visi dan misi daerah untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Komitmen ini harus secara konkrit diimplementasikan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, serta diwujudkan dalam APBD”, tegas orang nomor satu di Bumi Beguai Jejamo Wawai ini.

Masih kata Bupati, terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, disusun dengan memperhatikan prediksi penerimaan daerah yang lebih realistis, cermat dan berhati-hati, yang selanjutnya dialokasikan pada bidang prioritas yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diprioritaskan untuk Bidang Pekerjaan Umum/Infrastruktur, Bidang Kesehatan, Pertanian, Peningkatan kualitas kehidupan beragama, serta tetap memperhatikan dan mengalokasikan anggaran untuk bidang urusan lainnya, yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah, sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA:  Wali Kota Metro, Achmad Pairin : Menghimbau Kepada Orang Tua yang Berperan Sangat Penting Dalam Menekan Kenakalan Remaja

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan gambaran ringkas dari Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Sisi Pendapatan Daerah.

Rancangan Perubahan APBD pada sisi pendapatnan daerah terjadi peningkatan sebesar 12,42 milyar lebih, yaitu dari sebesar Rp. 2.62 trilyun lebih pada APBD Murni 2019 menjadi Rp. 2,63 trilyun lebih pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Perubahan peningkatan pendapatan dimaksud terjadi pada Pendapatan Asli Daerah. Adapun rincian Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp. 11,99 milyar lebih, yaitu dari Rp. 179,3 milyar lebih meningkat menjadi Rp. 191,3 milyar lebih atau naik sebesar 6,6 %, yang meliputi Pajak Daerah bertambah sebesar Rp. 10,3 milyar lebih, dari Rp. 72,2 milyar menjadi 82,5 milyar lebih. Peningkatan Pajak Daerah ini antara lain bersumber dari Pajak Penerangan Jalan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,3 milyar lebih, dari semula Rp. 7,1 milyar lebih naik menjadi Rp. 8,4 milyar lebih. Kenaikan Retribusi ini adanya perubahan target Retribusi pada Pelayanan Kesehatan dan Izin Mendirikan Bangunan.

Selanjutnya Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertambah sebesar Rp. 43 juta lebih dari target semula sebesar Rp. 6,47 milyar lebih menjadi sebesar Rp. 6,52 milyar lebih. Kenaikan tersebut berasal dari deviden yang disetor dari Bank Syariah Rajasa dan dari Bank Lampung.(rls/*)

 

Facebook Comments