Ketua MKKS SMA se-Kota Metro Meminta Penambahan Zonasi

168

METRO, SL – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se-Kota Metro meminta pemerintah dapat menambahkan zonasi. Pasalnya, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2019 untuk SMA Negeri menuai banyak protes dari masyarakat. Protes terjadi pada persoalan sistem zonasi serta kuota anak berprestasi yang dinilai terlalu sedikit, yakni 5 persen.

Ketua Musawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Metro, Hi. Suparni Hadi, Mpd mengatakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur sistem zonasi PPDB sudah cukup baik, namun sistem zonasi ini dinilai beberapa pihak tidak sebanding dengan persebaran sekolah yang belum merata,” kata Suparni Hadi.

“Saya ditanya masyarakat terkait PPDB online ini. Mereka bertanya soal zonasi serta minimnya tempat bagi siswa berprestasi karena kuota yang disediakan hanya 5 persen. Menurutnya setelah dicermati, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB masih menimbulkan persoalan di masyarakat.

Sebab penerapan zonasi dengan kuota 90 persen dan jalur prestasi hanya 5 persen, maka banyak siswa cerdas yang telah menyiapkan diri untuk masuk sekolah yang diinginkan, terkendala aturan tersebut,” ujarnya.

Masih dikatakan Suparni Hadi, dari jumlah keseluruhan siswa yang diterima, minimal sekolah menerima 90 persen calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat.

Sisanya, sebanyak lima persen untuk jalur prestasi dan lima persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial. Hal inilah kelemahannya, kondisi sekolahnya kesulitan juga daya tampungnya terbatas untuk yang di luar zona enggak kebagian,” jelasnya.

Perlu di ketahui, kata Suparni Hadi, dalam mekanisme sistem zonasi PPDB itu, syarat penerimaan siswa tidak mempertimbangkan aspek nilai Ujian Nasional (UN), melainkan jarak terdekat siswa dengan sekolah. Aspek nilai UN hanya digunakan untuk siswa yan menempuh jalu prestasi.

BACA JUGA:  Anna Morinda : Penertiban APS Tanggung Jawab Sebagai Kandidat

Rinciannya, kuota untuk siswa yang masuk dalam zonasi sekolah sebesar 90 persen, sisanya untuk jalur prestasi sebesar 5 persen dan jalur perpindahan orang tua wali sebesar 5 persen. Aturan tersebut cukup menjadi kontroversi khususnya di Kota Metro dan membuat banyak masyarakat resah dengan hal tersebut,” tutup Suparni.

Akhirnya, Aturan PPDB Zonasi Direvisi
Jakarta, Dinamis Lampung – Menyambut usulan Presiden Joko Widodo tentang evaluasi zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akhirnya merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, dengan poin perubahan pada memperluas jalur prestasi dari 5% menjadi 5-15%.

“Ya, revisi Permendikbud No 51 Tahun 2018 telah ditandatangani Bapak Mendikbud, khususnya jalur prestasi ditingkatkan menjadi 15% sehingga jalur zonasi menjadi 80% dan jalur perpindahan tetap 5%,” kata Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, di langsir Medcom.id di Kemendikbud Jakarta, Kamis malam, 20 Juni 2019 lalu.

Menurut Didik, Mendikbud sekembalinya dari luar negeri sore ini langsung menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan para pejabat Kemendikbud termasuk Inspektorat Jenderal (Itjen) membahas masalah zonasi PPDB yang muncul di beberapa daerah.

“Jadi jalur prestasi diperluas guna menampung aspirasi masyarakat khususnya para orangtua di beberapa daerah yang meminta diperluas jalur prestasi ini,” ujar Didik.

Dia menambahkan, revisi Permendikbud 51/2018 ini telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diupayakan dapat berlaku segera. “Pak Menteri sudah berkomunikasi langsung dengan Menkumham. Jadi revisi ini dapat dilaksanakan dalam satu hari, sehingga Jumat esok revisi ini dapat berlaku. Kami akan segera keluarkan surat edararan ,ungkapnya.(*)

Facebook Comments