Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto : LKPJ anggaran Tahun 2018

222

Lampung Tengah, SL – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2018, pada Rapat Paripurna DPRD Lamteng digedung dewan setempat, Selasa (02/04/2019).

Dalam penyampaiannya, Loekman mengatakan bahwa arah kebijakan umum pemerintah daerah mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021, dengan visi pembangunan  terwujudnya Lampung Tengah sebagai lumbung pangan yang Aman, Maju, Sejahtera dan Berkeadilan, yang di jabarkan berbagai Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, yang rencananya akan dilaksanakan bertahan dan berkesinambungan selama lima tahun.

Kemudian, dalam hal keuangan daerah sendiri Pemda mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang inplementasi pengelolaan keuangan daerah tersebut diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

“LKPJ akhir tahun anggaran 2018 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban kepala daerah yang didasari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan untuk pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada hasil perhitungan sementara laporan realisasi anggaran tahun 2018,” terangnya.

Loekman juga menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 2.546.700.281.403,00, dengan realisasi sebesar Rp.2.474.608.077.334,00 atau sebesar 97,17 persen dari target pendapatan daerah. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 165.411.403.889,54, Dana perimbangan sebesar Rp. 1.808.255.062.561,00, lain lain pendapatan yang sah Rp 496.571.666.757,06.

Untuk Belanja Daerah tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 2.600.914.765.683,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.388.867.281.594,57, atau sebesar 91,85 persen dari target belanja daerah. Ralisasi tersebut dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.469.643.931.275,86 yang digunakan untuk gaji pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan pemerintah provinsi, serta belanja tak terduga.

BACA JUGA:  Bupati Lampung, Loekman : Program Pemkab Tidak Berjalan Dengan Baik Tanpa Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat

Sedangkan belanja langsung sebesar Rp.919.223.395.318,71 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non tunai pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pembiayaan daerah. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (silpa) tahun 2018 sebesar Rp. 139.955.235.020,15.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi secara umum telah dilaksanakan secara optimal, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang, sesuai dengan kondisi dan keuangan daerah.

Beberapa hasil pembangunan yang tercapai selama tahun 2018. Bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah yakni, penguatan kelompok lembaga PAUD, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga pendidik, Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, Pembangunan Laboratorium IPA, Peningkatan kesejahtraan guru honor/Non PNS, Penyediaan biaya operasional sekolah, mempasilitasi penyelenggaraan ujian SD dan SMP dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Lamteng.

Bidang Kesehatan, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah yaitu, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk unit pelayanan kesehatan dasar, Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah untuk mendapatkan kekebalan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, pengadaan kendaraan pusling, penambahan ruang puskesmas, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas, Jaminan Persalinan (jampersal) serta pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat miskin yang belum tercover oleh iuran BPJS dari pemerintah pusat.

“Secara umum keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari angka kematian ibu yang turun menjadi 50 dari 56 orang pada tahun 2017 per 1000 kelahiran hidup, penurunan kasus(*)

Facebook Comments